PEKANBARU (PesisirRiau.com) – Husaimi Hamidi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perhimpunan Guru Swasta Provinsi Riau periode 2023-2028, Kamis (30/11/2023).
Bertempat di Gedung Dharma Wanita, Pekanbaru ini acara pelantikan mengangkat tema “Menuju Guru Swasta yang Merdeka, Terbilang dan Gemilang untuk Riau Dimasa Yang akan Datang”.
Dalam kata sambutannya, Husaimi Hamidi menyebutkan kualitas guru swasta tak kalah dibanding guru negeri, hanya saja saat ini keberadaan mereka terabaikan akibat kurangnya minat siswa yang mendaftar ke sekolah swasta.
“Ini menjadi tanggungjawab saya selaku ketua. Setelah ini kita akan menggelar rapat kerja bersama seluruh pengurus, karena kesenjangan antara guru swasta dan negeri ini bagaikan langit dan bumi,” papat Husaimi.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau ini.
Disebutkan Husaimi, pihaknya ingin kesejahteraan itu disamaratakan, karena posisi seluruh guru juga sama-sama untuk mencerdaskan generasi bangsa.
“Mereka itu sama-sama mendidik anak bangsa kenapa mereka diabaikan. Saya meminta doa restu supaya bisa mengemban amanah ini dengan baik, sehingga guru dan sekolah swasta ini memiliki kualitas yang luar biasa,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Riau Yulisman dalam sambutannya mendukung penuh langkah guru swasta tersebut.
“Ini harus diperhatikan pemerintah,”ujar Yulisman.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Kamsol menyebutkan dengan adanya perhimpunan ini, Pemerintah Provinsi bisa lebih mudah merangkul dan bersinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Kita tidak pernah membatasi sesuatu yang bersangkutan dengan peningkatan mutu, tapi terkait sarana dan prasarana tentu tergantung dari kemampuan pembiayaan,”ujar Kamsol.
Terkait Bantuan Dana Operasional Daerah (Bosda) ke sekolah swasta, Kamsol menyebutkan Pemerintah Provinsi berencana akan menyalurkan pada semester ini, namun belum dapat direalisasikan karena tidak dapat direvisi pada peraturan sebelumnya.
“Kan dananya sudah ada pertahun, jadi kita mulai di tahun 2024. Nanti BOS Afirmasi itu akan disalurkan kepada pembiayaan anak tak mampu baik penerima PKH, PKN atau KIP. Jadi mereka bisa masuk sekolah swasta secara gratis sama dengan anak negeri,” kata Kamsol.
Mengingat kapasitas kuota afirmasi yang diberikan oleh sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah tamatan SMP. Jadi, kata Kamsol kelebihan tersebut dapat ditampung di sekolah swasta.
“Afirmasi hanya untuk anak tak mampu masuk disitu, ada hafiz dan bakat di bidang tertentu juga. BOS di sekolah swasta itu ada Rp25 Miliar, kalau peruntukannya tepat sasaran, satu anak Rp5 juta berarti sudah 5000 anak yang bisa ditampung,” tukasnya.(sal)
Editor : Soleh
