Agung Marsudi
Pengamat Geopolitik
Catatan Untuk Para Calon Walikota
PROVINSI Riau bolehlah berbangga punya dua kota ikonik, yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, yang kini sudah terkoneksi jalan bebas hambatan. Kedua-duanya bersejarah, dan punya bandara. Kota Dumai bahkan lebih unggul dengan fasilitas pelabuhan internasional.
Catatan ini semoga bisa meramaikan akhir tahun politik 2024, terutama jelang Pilkada Dumai, 27 November mendatang. Nampaknya semua sudah serba bisa dijual, dikampanyekan, apalagi untuk merebut simpati masyarakat, dan berdampak elektoral. Bagi para calon walikota, sudah saatnya memikirkan dan menawarkan gagasan untuk membangun kembali kota Dumai (rebuilding) masa depan.
Membangun kembali Dumai masa depan, seperti menumbuhkan ingatan, serta kenangan masa lalu, dengan menjawab dua pertanyaan, pertama; “Sejatinya kota Dumai menghadap kemana?”. Kedua; “Bagaimana Dumai bekerja?”
Ini pertanyaan penting, sebab ibarat rumah besar, rumah itu menghadap ke laut, atau ke darat? Ke utara atau ke selatan? Selama ini di depan halaman rumah bernama kota Dumai itu bersilangan instalasi obyek vital nasional (terutama migas), bahkan proyek strategis nasional yang kehadirannya terasa belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Dumai.
Di sektor migas, Dumai terlanjur asik disibukkan soalan-soalan hilir (downstreams). Sementara sejarah panjang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Riau, Dumai adalah daerah penghasil (upstreams). Perbedaan tafsir status ini yang kemudian membuat Dumai berpuluh tahun tidak menerima DBH migas sebagaimana diharapkan.
Awal November tahun lalu, melalui media, saya membaca Pemerintah Kota Dumai bersama Tim Perjuangan Dana Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan masyarakat menggelar acara syukuran dan doa bersama di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai.
Helat mulia tersebut dilaksanakan atas keberhasilan perjuangan para pihak terkait untuk mendapatkan DBH sektor Migas bumi dari Kementerian Keuangan RI senilai kurang lebih Rp300 miliar, melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Sebagai orang Riau, tentu saya ikut bangga, atas keberhasilan teman-teman perjuangan di Dumai, saya jadi ingat beberapa kali turut hadir dalam rapat-rapat dan pertemuan, termasuk Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kota Dumai, sebagai narasumber pada awal-awal perjuangan bersama Agus Budiyanto dan kawan-kawan.
Keberhasilan itu tentu pantas disyukuri. Dan memberi kekuatan baru, sebab perjuangan yang lebih besar sudah menunggu. Kepada Walikota Dumai, H Paisal saya tak lupa mengucapkan tahniah.
Dan kepada seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam perjuangan mendapatkan DBH Migas 1 persen untuk Dumai, saya juga mengucapkan tahniah. Semangat mengembalikan, “kehormatan kepada yang berhak” tak boleh pupus. Dan tak ada yang boleh saling mengecilkan peran.
Di tengah situasi dan konfigurasi politik yang padat kepentingan, segenap elemen masyarakat kota Dumai seyogyanya tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Perjuangan masih berlanjut, diperlukan sinergitas tanpa batas. Bersama, pasti bisa. Kaji ulang kebijakan atau regulasi strategis yang berkaitan dengan Dumai. Termasuk teman-teman di badan riset dan inovasi daerah.
Setiap perjuangan menyangkut Undang-Undang berarti perjuangan politik. Karenanya mengedepankan politik gagasan adalah keniscayaan. Membangun kembali Dumai memerlukan tempat berpijak, dengan fondasi kuat. “Menghadap kemana” itu berarti menentukan kiblat, kemana arah pembangunan kota Dumai ke depan.
Dengan arah, Dumai akan menjadi kota yang bermarwah, (dan mewah). Dan itu harus menjadi pondasi utama, bagaimana Dumai bekerja (how Dumai works)?
Kepada ketiga para calon walikota Dumai; Bapak Paisal (petahana), Ferdiansyah, dan Eddy M Yatim, saatnya anda merebut hati warga, mau anda bawa kemana dua ratusan ribu lebih suara warga.
“Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah anda!”.***
Dumai, 15 September 2024
