DURI (PESISIRRIAU.COM)- Ada yang menarik dalam nilai anggaran proyek dua jalur Jalan Desa Harapan, Kecamatan Mandau, Bengkalis. Namun hal tersebut dianggap lumrah oleh sebagian instansi manaunginya.
Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Jalan Desa Harapan, Budi saat diwawancarai beberapa waktu lalu mengurai anggaran proyek yang hingga kini menjadi buah bibir masyarakat tersebut.
Besarnya anggaran itu diantaranya untuk jenis aspal yang dipakai hingga memiliki spek mumpuni, beton pembatas jalan, penebangan pohon di sepanjang jalan dan pembangunan drainase di ujung Jalan Desa Harapan menuju Jalan Hang Tuah sepanjang 80 meter.
“Kami ini hanya menjalankan perintah dan sesuai spek pekerjaan dan itu sudah dilaksanakan pihak rekanan. Selebihnya tidak wewenang saya menjawab,”ujar Budi melalui sambungan telepon genggamnya, Kamis (20/10/22).
Dikatakan Budi yang juga seorang staf di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini, terkait sejumlah permasalahan yang timbul dikemudian hari setelah proyek dua jalur ini hampir rampung, dirinya mengaku tak memiliki wewenang dalam menjawabnya.
“Saya tidak tau apakah jalan ini sudah melalui uji kelayakan ataupun belum, tugas saya hanya menjalankan tugas sebagai PPTK. Maaf bang, nantilah jika ada waktu kita ketemu. Untuk saat ini kami tengah sibuk,”jawabnya singkat sembari menutup sambungan percakapan.
Terpisah, praktisi hukum nasional sekaligus jati diri anak asli Duri secara tegas menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten berjuluk Sri Junjungan Bengkalis yang terkesan menerima laporan asal Bapak dan Ibu senang semata terkait proyek jalan dua jalur yang tidak berpihak ke masyarakat itu.
“Masyarakat tidak butuh pembatas jalan dan terkesan proyek ini hanya sebatas bisnis semata. Mudaratnya sangat berimbas kepada pedagang kuliner yang ada didalamnya. Estimasi dengan standarisasinya harus singkron jika tidak ingin ada permasalahan hukum setelah proyek ini usai. Kita minta pihak terkait turun tangan mengaudit proyek ini, ditemukan, saya siap turun menindaklanjutinya,”ujar Elidanetti, SH, MH yang juga pengacara Habib Rizieq ini.
Dikatakan Pengacara nasional yang juga pernah bersiteru dengan Hotman Paris ini menilai pemerintah sudah bertindak seenaknya tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dan masyarakat berserta media jika bersuara itu wajar sebagai kontrol sosial.
“Kalau pejabat keluar masuk penjara itu sudah biasa karena keterlibatan sejumlah kasus, terutama Korupsi yang konotasinya makan kerikil, semen dan lainnya, sementara masyarakat butuh perlindungan dan pelayanan,”tuturnya.
Namun, apapun kondisinya dan berapapun nilainya, biar masyarakat yang menilai layak atau tidaknya proyek dua jalur jalan tersebut.
Editor: Soleh
